Entikong Desa Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Entikong ;Hidup di daerah perbatasan sering lebih susah. Misalnya, warga yang tinggal di Desa Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur). Meski susah, tak ada pilihan bagi mereka selain harus menjalaninya.

DI Entikong punya jalur darat yang menghubungkan Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam. Untuk mencapai daerah itu dari Pontianak (ibu kota Kalimantan Barat), jarak yang harus ditempuh 314 kilometer. Jika lewat jalur darat, butuh waktu 8-9 jam. Itu pun, sepanjang perjalanan, jauh dari rasa nyaman karena kondisi jalan yang aspalnya 80 persen rusak parah. Bahkan, ada jalan sekitar 30 kilometer yang sama sekali belum diaspal.

Itulah yang dirasakan Jawa Pos ketika mengikuti rombongan tim sosialisasi tahap pemilihan presiden (pilpres) oleh Depkominfo Kamis siang lalu (18/6).

Tiba sekitar pukul 11.00 WIB, Jawa Pos dan rombongan disambut Markus Sopyan, kepala desa Entikong. Kami lantas diajak berkeliling. Tampak deretan warung-warung kaki lima yang penataannya terkesan kumuh. Ketika lebih dekat mampir ke warung itu, beberapa produk makanan dan minuman didominasi produk Malaysia. ''Di sini produk-produk dari Malaysia kita sebut produk SDN BDH. Kami suka karena lebih murah, juga gampang mendapatkan,'' ujar pria paruh baya itu.

Raden Nurdin, ketua Persatuan Pemuda Perbatasan Entikong, yang ditemui Jawa Pos mengatakan bahwa warga di Entikong sangat bergantung kepada Malaysia. Dia menambahkan, sebagian besar kebutuhan pokok warga Entikong, terutama gula, makanan kaleng, dan kemasan, berasal dari negeri jiran itu. ''Karena itu, kami lebih suka damai saja dengan Malaysia,'' ujarnya.

Nurdin mengakui, tinggal di perbatasan sering menemui kesulitan alias susah. Hal itu terjadi karena minimnya infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun pemerintah Indonesia. ''Kami bosan dengan janji pemerintah yang katanya akan memajukan daerah di perbatasan, tapi sampai sekarang omong kosong,'' kata pria 35 tahun itu. ''Padahal, setiap presiden sudah pernah ke sini,'' lanjutnya.

Ketika harus menggunakan tabung gas, Nurdin sampai rindu supaya bisa menggunakan produk Pertamina yang warna biru. ''Selama belasan tahun kami pakai tabung gas Petronas 14 kilogram bersubsidi,'' paparnya. Tabung itu dijual dengan harga 27 ringgit atau sekitar Rp 84 ribu.

''Bahkan, rasa minyak goreng asal Jakarta yang ada di iklan-iklan televisi itu juga belum pernah sampai di lidah anak saya,'' terang dia.

Untuk bisa mendapatkan siaran televisi Indonesia, warga Entikong harus rela merogoh kocek lebih dalam. Sebab, mereka harus membeli parabola dan receiver yang berharga Rp 2 juta-Rp 3 juta. Sedangkan untuk bisa menangkap siaran televisi Malaysia, warga cukup hanya membeli antena TV standar. Dengan tiang pancang setinggi 5-6 meter, siaran TV Malaysia tertangkap dengan gambar sangat jelas.

Susahnya hidup di daerah perbatasan juga dirasakan Taufik Ardiwibowo. Pria 29 tahun asal Jember itu sudah lima tahun tinggal di Entikong. Bahkan, dia menikah dengan warga setempat. Taufik menceritakan, setiap dua hari dirinya menyeberang ke Tebedu. Dia bersama istrinya rutin berbelanja di sebuah minimarket yang berjarak hanya dua kilometer dari perbatasan Malaysia. Di swalayan bernama Sin Guan Tai itu dia biasa membeli kebutuhan sehari-hari. ''Sebab, ada juga keluarga istri yang tinggal di wilayah Malaysia. Kebanyakan warga sini punya saudara di Tebedu. Jadi, kami biasa wira-wiri,'' terang dia dengan logat Jawa kental.

Pemerintah memang menetapkan aturan khusus bagi warga perbatasan Malaysia. Mereka diperbolehkan bertransaksi dan membeli barang asal Malaysia tanpa bea cukai dengan syarat memiliki Kartu Pas Lintas Batas (PLB). Namun, tiap kepala keluarga hanya bisa membelanjakan maksimal 600 ringgit atau sekitar Rp 1,8 juta setiap bulan. Menurut Taufik, nilai itu sangat kecil karena tidak mungkin kebutuhan istri dan dua anaknya bisa dipenuhi dengan aturan itu. ''Uang 600 ringgit itu hanya bisa dapat sembako. Kalau anak kami butuh susu, kami menjadi repot,'' ujarnya.

Padahal, barang Indonesia sulit didapat. Untuk bisa mendapatkan makanan bermerek lokal, paling tidak warga harus menempuh perjalanan sekitar 50 kilometer ke ibu kota Kabupaten Sanggau. Jarak itu bisa ditempuh dengan perjalanan dua jam. ''Itu pun dengan harga cukup mahal jika dibandingkan dengan barang sama di Jawa. Misalnya, susu bisa naik 20 persen lah dari harga normal,'' terang Taufik.

Mantan TKI itu lantas membuka dompet dan menunjukkan kepada Jawa Pos. Di dalam­nya ada tiga jenis mata uang. Yaitu, rupiah, ringgit, dan mata uang Brunei. Itu dilakukan untuk memudahkan jika sewaktu-waktu ada warga Malaysia yang melintas batas dan men­jajakan kebutuhan pokok di bawah tangan. Pelintas perbatasan, baik dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya lewat Entikong, umumnya diperiksa cukup ketat. Misalnya di pos Tebedu. Namun, pemeriksaan yang ketat itu dimanfaatkan para calo Indonesia. Mereka memasang tarif rata-rata 50 ringgit atau sekitar Rp 150 ribu. ''Banyak calo yang kenal dekat dengan petugas. Jadi, mereka bisa melobi dan main mata agar WNI lolos pemeriksaan,'' ujar Munadi, seorang warga Pontianak, yang kerap melintas batas ke Kuching.

Setelah melewati pos Tebedu, pemandangan sangat indah langsung menyambut. Di sisi ka­nan jalan raya terdapat sebuah taman dengan fasilitas air mancur dan jaringan Wifi gratis.

Menurut Camat Entikong Ignatius Irianto, aktivitas warga perbatasan melintas ke Tebe­du dan wilayah-wilayah Malaysia lain me­munculkan problem tersendiri. Tak sedikit warga yang merasa lebih nyaman dengan ne­­geri jiran itu. Dia mengakui bahwa ada ra­tusan warga Entikong yang dalam dua de­kade terakhir hijrah menjadi warga negara Malaysia. Itu semua karena minimnya infrastruktur dan keterbelakangan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. ''Semua akibat faktor ekonomi,'' keluh Irianto.

Kebanyakan WNI yang berpindah menjadi warga negara Malaysia berasal dari Suruh Tembawang, salah satu desa di wiayah Entikong. Suruh Tembawang adalah desa yang sangat terpencil di perbatasan RI-Malaysia. Desa itu berjarak sekitar 64 kilometer dari Entikong, ibu kota kecamatan.

Irianto juga mengkhawatirkan nasib pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di perbatasan. Karena sulitnya akses, tak jarang mereka hidup serbasusah. Untuk mengambil gaji bulanan saja, mereka harus mengeluarkan dana sedikitnya Rp 1 juta untuk me­nyewa perahu motor.

Jika ingin lebih mudah, mereka harus me­nyeberangi sungai ke wilayah Malaysia dan berjalan melintasi hutan sehari penuh untuk bisa masuk kembali ke wilayah Indonesia via Tebedu-Entikong ''Apa yang terjadi jika ada di antara mereka bergaji kurang dari Rp 1 juta? Anda coba bantu saya menjawab,'' katanya.

Ada lima sekolah dasar (SD) dan satu sekolah menengah pertama (SMP) di Suruh Tembawang. Namun, terbatasnya infrastruktur membuat tidak semua warga usia sekolah yang bisa sekolah. Sedangkan untuk kesehatan, terdapat satu pos kesehatan desa di Dusun Suruh Tembawang.

Seorang warga Entikong, M. Husin, mengatakan, problem lain yang menyulitkan adalah ketersediaan air dan listrik. Listrik di desanya kerap padam karena terbatasnya pasokan. Layanan air bersih juga terbatas karena pipa yang dibangun secara swadaya sering rusak. ''Kami mandi dan cuci dengan air hujan karena pipa sedang rusak. Jadi, harap maklum,'' ujar seorang warga yang di­temui di rumahnya