Selektif Terima Tamu, Ketati Keuangan Negara

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Boediono kema­rin (22/10) mulai berkantor di Istana Wakil Presiden. Pa­da hari pertama bekerja, dia memberikan kejutan kepa­da karyawan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) de­ngan hadir mulai pukul 07.00. Dia juga memberikan pe­ngarahan kepada seluruh pejabat dan karyawan Setwa­pres.

Setelah itu, Boediono menginspeksi seluruh ruang Kan­tor Setwapres. Dia didampingi Deputi Administrasi dan Logistik Henri Viktor Sulistyo dan dua di antara em­pat staf pribadinya, yaitu Muhammad Iksan dan Yopie Hidayat.

Dalam pidato pengarahan tersebut, Boediono mewanti-wanti seluruh karyawan untuk ikut mengamankan arus informasi dari Istana Wapres. Dia meminta tidak ada ak­tivitas tersembunyi berupa jual beli informasi strategis, baik mengenai pengambilan kebijakan publik maupun ke­putusan-keputusan yang telah diambil Wapres. "Kita berada pada tempat yang sangat strategis, yaitu simpul pengambilan keputusan kebijakan negara. Karena strate­gis, dampaknya sangat besar kepada rakyat," ujar Boedio­no dalam pengarahan kepada 399 pegawai Setwapres itu. Dia menekankan, nilai informasi terkait dengan kebijakan yang telah dan akan diputuskan Wapres bisa miliaran rupiah.

Tapi, bila informasi sensitif ter­sebut dilepaskan kepada orang-orang yang memiliki niat buruk, dampaknya merugikan kepentingan rakyat. Karena itu, Boediono meminta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan seluruh pegawai Setwapres tidak hanya menjaga kea­manan fisik Wapres, tetapi juga keamanan institusi, terutama arus informasi. "Jangan sam­pai arus informasi sensitif bocor di sana-sini, apalagi diperdagangkan. Kalau itu terjadi, repot negara kita," tegasnya.

Selain arus informasi, Boediono meminta protokol dan Paspampres peka dalam mengatur jadwal audiensi dengan Wapres. Dia minta tidak semua permintaan untuk bertemu dengannya disetujui, kecuali tujuannya sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk kepentingan rakyat. "Manajemen arus informasi itu juga menyangkut arus orang yang ingin bertemu saya. Saya minta itu di-manage. Sebab, kalau semua orang ingin ketemu saya untuk memberikan masukan, saya sih oke saja. Tapi, akan habis waktu saya. Jadi, pengelolaan arus orang dan informasi akan menjadi salah satu perhatian saya," ungkap dia.

Boediono juga meminta pegawai Setwapres berhati-hati me­ngelola keuangan negara. Penge­lolaan keuangan negara di lingkungan Setwapres diharapkan transparan dan menganut asas manfaat bagi kepentingan rakyat. "Uang memang penting. Tapi, uang juga yang mencelakakan orang. Karena itu, saya minta pengelolaan keuangan harus transparan, tertib, dan tidak aneh-aneh. Kita akan bersama-sama mengoreksi, tapi saya ber­janji tidak gaduh," tegasnya.

Dia berharap Kantor Wapres menjadi percontohan dalam pe­ngelolaan keuangan dan reformasi birokrasi dengan cara melakukan pembenahan dari diri sendiri, dimulai dari kantor masing-masing. "Aspek tema kampanye SBY-Boediono tentang pemerintahan yang bersih itu macam-macam. Tapi, intinya dimulai dari kita sendiri, di kantor sendiri. Orang tidak akan percaya kalau tema besar, kalimat gede, tapi lain kata lain perbuatan," terang dia.

Pria kelahiran Blitar itu pun ber­kunjung ke ruang wartawan dan menyapa sejumlah wartawan. Dia bercerita tentang rencana kepindahan Kantor Wapres pada bekas gedung Dewan Pertim­bangan Agung di samping Kantor Presiden. Karena pertimbangan teknis, menurut dia, perpindahan kantor mungkin baru tahun depan bisa dilaksanakan.

Selain itu, guru besar FE Uni­ver­sitas Gadjah Mada tersebut menjawab kritik tentang cap konservatif dan penggila status quo yang dilekatkan orang kepadanya. Meski menilai cap tersebut sangat keliru, dia menyatakan selama ini membiarkan orang yang memandangnya seperti itu. "Karena setiap kali saya bekerja, entah di kementerian atau Bank Indonesia, selalu ada perubahan yang saya bawa. Tapi, memang tidak melompat-lompat, tidak potong sana sini, tidak kubur sana kubur sini. Perubahan tetap dilakukan dengan arah yang baik dan tidak gaduh, seperti istilah yang sering digunakan presiden. Akan ada perubahan, itu pasti," tegasnya.

Beda dengan Kalla

Upaya pembatasan arus informasi dari Kantor Wakil Presiden ini bertolak-belakang dengan era kepemimpinan Jusuf Kalla. Selama lima tahun terakhir, Jusuf Kalla selalu menekankan transparansi kebijakan pemerintah. Proses pengambilan keputusan juga terbuka, sehingga ma­syarakat selalu bisa memantau melalui media.

Dari pengalaman wartawan Jawa Pos yang ngepos di Istana Wapres, Ibnu Yunianto, model rapat-rapat berbeda dengan di Kantor Presiden. Rapat-rapat teknis pengambilan kebijakan pemerintahan di Kantor Wakil Presiden hampir selalu dibuka untuk umum. Ini karena seluruh pejabat teknis yang mengikuti rapat diwajibkan Kalla memberikan keterangan pers.

Sekali sepekan, Kalla juga menggelar keterangan pers rutin bagi wartawan. Semua pertanyaan yang diajukan wartawan akan dijawab langsung oleh Jusuf Kalla tanpa embel-embel off the record. Wartawan juga bisa memberikan umpan-balik secara langsung pada Jusuf Kalla, bila pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak sesuai rencana. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui rincian kebijakan yang akan diambil pemerintah menyikapi suatu masalah.

Kalla juga dikenal egaliter. Kantornya terbuka untuk semua orang yang ingin memberikan masukan pada pemerintah. Tak heran mulai aktivis masyarakat madani, aktivis mahasiswa, ormas keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, pebisnis, bahkan siswa taman kanak-kanak dapat menggelar kegiatan di Istana Wakil Presiden.

Wartawan juga bebas mengajukan izin wawancara khusus, baik di kediaman dinas maupun di kantor wakil presiden. Bahkan, sekali sebulan, pemimpin-pemimpin redaksi media massa diundang makan pagi di pendopo kediaman resmi wakil presiden sambil memperbincangkan latarbelakang seluruh kebijakan pemerintah